Seputar Kabinet Jokowi - JK
  • Register

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bergerak menangani dampak gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya dengan membangun rumah tahan gempa dalam bentuk Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, Risha dibuat bersamaan oleh masyarakat, 400 Insinyur Muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR, hingga relawan. Sejauh ini sudah ada 20 Risha yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat.

"Risha yang dibangun diperuntukan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang," jelas Basuki dalam keterangannya, Minggu (2/9/2018).

Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Basuki, tidak harus Risha, melainkan terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nanti akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.

Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan meski berada tidak jauh dari pusat gempa.

Identifikasi rumah rusak terus dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data sementara menunjukan jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, di mana 32.717 sudah terverifikasi. Dengan rincian, 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat.

Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan dapat selesai 6 bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.

"Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa," tuturnya.

Rehabilitasi Fasilitas Publik

Rombongan para insinyur berstatus CPNS ini sengaja dilepas untuk menjadi tenaga pendamping bagi masyarakat Lombok dalam membangun rumah kualitas tahan gempa. Foto: Liputan6.com/Maulandy
Tidak hanya rumah, pemerintah pun telah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah, dan sekolah yang rusak di NTB.

Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.

"Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Kami juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai, Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya," urai Basuki.

Adapun fasilitas publik yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.

Dalam Inpres No.5 tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian ditargetkan bisa berfungsi Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.

Dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR, sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor.

Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan 67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik. “Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” ucap Menteri Basuki.

Gempa Lombok

Menteri Basuki mengatakan, untuk anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun, dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang diantaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB. "Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB," tandasnya.