Seputar Kabinet Jokowi - JK
  • Register

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan menteri di Kabinet Kerja boleh kembali aktif di Partai Politik.

Menurut Jusuf Kalla, saat ada menteri yang diperbolehkan rangkap jabatan maka menteri lainnya juga otomatis boleh.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperbolehkan dua menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus Partai Politik.

Mereka yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham sebagai Kordinator Bidang Kelembagaan Golkar.

‎"Ya otomatis saja kan faktor keadilan begitu ada yang boleh tentu yang lain juga tentu tidak bisa dilarang lagi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa, (30/1/2018).

Menurut Kalla tahun 2018 sudah masuk tahun politik.

Resmi atau tidak banyak menteri yang aktif kembali di partai politiknya.

"Setidaknya malah ada yang kembali mencalonkan diri anggota DPR takut nanti berhenti dari kabinet nanti nganggur," katanya.

Jusuf Kalla tidak menampik ‎bila kembali aktifnya menteri di partai Politik akan berimbas pada kinerja sebagai Menteri.

Namun menurut Jusuf Kalla imbasnya tersebut tidak akan signifikan.

‎"Ya secara waktu tentu berkurang, kita jujur itu dengan mulai aktif di partai secara jujur waktunya tentu berkurang tapi secara kinerjanya saya kira enggak terlalu," katanya.

Menurut Jusuf Kalla, di kementerian yang bekerja kebanyakan Dirjennya bukan hanya menteri.

"Tapi dia (menteri) memimpin itu," katanya.

Untuk diketahui terdapat 15 menteri dan 3 Jabatan setingkat Menteri yang berasal dari Partai Politik.
Mereka bahkan sebagian ada yang aktif di parpol sebelum diangkat sebagai menteri.

Para menteri yang berasal dari Parpol tersebut yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani‎, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (PDIP).
Selain itu terdapat Menteri pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB), Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (NasDem).

Menteri Kordinator Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Moeldoko (Hanura), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (PAN), Menteri Agama ‎Lukman Hakim Saifuddin (PPP).