Pojok Berita Dari Rumah Perjuangan PDI-P
  • Register

Jakarta: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyerahkan semuanya kewenangan rangkap jabatan menteri di kabinet kerja kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, rangkap jabatan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Kalau saya pribadi rangkap jabatan itu biasa dalam tatanan demokrasi kita," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa 23 Januari 2018.

Rangkap jabatan bukan hal yang asing di negara demokrasi. Hal ini kata Hasto lazim ditemukan di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

"Dalam tradisi demokrasi yang panjang apalagi dalam sistem parlementer itu merupakan hal yang biasa, bukan hal yang ditabukan," ujar Hasto.

Baca juga: PDIP Serahkan soal Rangkap Jabatan ke Presiden Jokowi

Sisi positifnya, menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik kata Hasto justru akan meningkatkan konsolidasi politik antar parpol pendukung pemerintah. Imbasnya, semua program pemerintah bisa cepat terlaksana dan disetujui di parlemen.

"Sebagai contoh ketika ada jabatan rangkap antara menteri dengan ketua partai maka ketika bapak presiden mengambil sebuah kebijakan terhadap RUU, ini akan semakin didukung partai politik karena ada garis komando yang jelas," pungkasnya.

Guests Online

Kami memiliki 23 tamu dan tidak ada anggota online