Berita Terbaru - Newsflash
  • Register

Nama dua menteri Presiden Joko Widodo, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung, disebut menerima uang korupsi proyek e-KTP. Apa tanggapan Jokowi?

Seperti dilansir laman detik.com, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika ada bukti dan fakta hukum atas tudingan tersebut, harus diproses secara hukum.

"Negara kita ini negara hukum. Ya. Negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja," kata Jokowi di kantor Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018).

Jika memang terlibat, kedua menteri tersebut harus berani bertanggung jawab. "Dan semua memang harus berani bertanggung jawab," tambah Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan sikap tanggung jawab itu harus ditunjukkan jika keduanya terlibat berdasarkan fakta hukum yang kuat. "Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti yang kuat," ujar Jokowi.

Pramono Siap Dikonfrontir

Sementara itu dikutip dari okezone.com, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah tudingan dari terdakwa Setya Novanto yang menyebut dirinya menerima aliran dana US$500 ribu dari proyek e-KTP.

"Saya pimpinan DPR yang membawahi komisi IV sampai komisi VII. Sama sekali tak Komisi II dan sama sekali tak Banggar. Kalau ada yang memberi, logikanya wewenang jabatan kedudukan. Saya nggak pernah ngomong sekali pun tentang e-KTP," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurut Pramono, Setya Novanto selalu menyampaikan keterangan berdasarkan pernyataan katanya dan bukan berdasarkan fakta dalam persidangan. Sebab itu, ia menegaskan, siap dikonfrontasi dengan Setya Novanto guna meluruskan pemberitaan ini.

"Saya tak melihat langsung tapi mendengar dari online, tapi Pak Nov selalu katanya, katanya, katanya, tapi mengenai dirinya tak ingat. Maka demikian karena menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karier politik, saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo-monggo saja," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pernyataan Setya Novanto lantaran ingin menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus proyek e-KTP. Kendati demikian, Pramono membenarkan sempat berbincang dengan Setya Novanto saat menghadiri acara ngunduh mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu.

"Kalau Pak Nov mau dapat JC, jangan sebut nama yang bapak pikir bisa ringankan bapak. Saya yakin bukan meringankan, terus terang Pak Nov minta tolong pada saya, termasuk yang di Solo sebenarnya nggak ada urusan yang dilakukan Pak Nov agar ketika dia kirim surat untuk minta pemeriksaannya dapat izin Presiden, saya tidak jawab," ungkap Pramono.

Ia memastikan, tidak pernah sama sekali membahas proyek e-KTP bersama Komisi II saat menjabat pimpinan DPR. Bahkan, Pramono kembali mempertanyakan pernyataan Setya Novanto yang menyebut alasan dirinya harus mendapat aliran dana proyek e-KTP.

"Pimpinan DPR termasuk Pak Marzuki tak pernah bahas e-KTP. Silakan cek di DPR, ada notulen dan sebagainya. Saya sebagai pimpinan DPR tak ada urusan Komisi II dan Banggar, kenapa saya mesti dikasih? Memangnya saya jagoan," tandasnya.

Kesaksian Seharusnya Dilandasi Fakta

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga membantah menerima dana korupsi proyek e-KTP seperti tuduhan Setya Novanto, terdakwa korupsi proyek e-KTP.

"Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin, Setya Novanto menyebut Puan Maharani menerima dana US$500 ribu. Selain Puan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disebut Setya menerima dana aliran proyek e-KTP. Menurut Setya, duit itu diberikan pengusaha Made Oka Masagung.

Menurut Puan, dia tak pernah membahas proyek e-KTP saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Sama sekali enggak pernah. Saya enggak bicara e-KTP," katanya.

Puan Maharani berujar bahwa kesaksian Setya Novanto seharusnya dilandasi fakta, terlebih lagi pernyataan itu diucapkan dalam persidangan. "Bukan katanya-katanya," ujar dia. (Lihat Video Puan Maharani Banttah Dirinya Terlibat Kasus KTP Elektronik).

Dalam persidangan 14 Maret 2018, Setya Novanto bertanya kepada Made Oka Masagung yang menjadi saksi. Dia menanyakan, apakah Made Oka ingat pernah menyerahkan uang kepada anggota Dewan. Namun Made Oka menyatakan tak mengetahui adanya pertemuan tersebut. "Enggak ingat. Saya tidak pernah kasih. Tidak ada," ujarnya.

Sumber foto: detik.com