Berita Terbaru - Newsflash
  • Register

Jakarta: PDI Perjuangan menghormati sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menyikapi kasus Ketua DPR Setya Novanto. Namun, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto harus diproses sesuai dengan prosedur.

 
"Kita tahu Novanto dalam situasi sulit, jangan kita mempersulit beliau. Tapi kalau sesuai aturan main yang ada silakan proses," kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 24 November 2017.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Fraksi PDIP akan mengawal proses sidang Novanto yang berlangsung di MKD. Laporan dugaan etik dari masyarakat, kata dia, perlu dibuktikan sebelum memberikan putusan.
 
"MKD kan harus ada laporan dari masyarakat, berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian harus memproses," ujarnya.
 
Andreas mengungkapkan, hukum perlu tetap dikedepakan. Sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), keputusan hukum berkekuatan tetap lebih baik agar ditunggu.
 
"Kenapa harus dipaksa-paksa, menunggu proses hukum saja," ucap dia.

Baca: Wasekjen Golkar Minta Jasa Novanto Dipertimbangkan

Andreas menambahkan, kasus hukum yang dijalani Novanto tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga DPR. Citra wakil rakyat tetap terjaga selama anggota menjalankan tugasnya dengan baik.
 
"Kebetulan dia posisi ketua, hal-hal dia di DPR tanggung jawab individu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, kan tidak ada fungsi DPR untuk korupsi," tandasnya.