Berita Terbaru KPU dan PKPU
  • Register

Jakarta, kpu.go.id- Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) tentang evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014, Senin (13/10). Rapat yang digelar di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta tersebut diikuti seluruh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari 33 provinsi.

Sebagaimana dijelaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, penyusunan laporan itu bertujuan untuk membuat catatan terkait proses penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan. “Kita perlu membuat catatan atas hal-hal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang telah kita lalui, sehingga tidak terjadi permasalahan serupa setelah kita, selaku penyelenggara, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu,” jelasnya.

Ia berharap, hal tersebut dapat memotivasi seluruh aparat KPU untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik dan komprehensif. “Saya harap ini memotivasi kita bersama untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik, komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu,” kata Husni.

Sementara itu Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta semua jajaran KPU untuk memperhatikan mekanisme pelaporan, terkait fokus evaluasi apa saja yang perlu diberi penekanan tersendiri.

“Penting kita cermati mekanisme pelaporan, poin apa saja yang akan kita jadikan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat,” pesan Ferry.

Senada dengan Ketua KPU RI, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, tujuan penyusunan laporan evaluasi adalah untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan yang timbul pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

“Tujuannya untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” tutur Hadar.

Menurutnya, KPU dan jajarannya harus merangkul lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerhati pemilu, agar mendapat referensi lain yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu.

“Kita perlu merangkul pemangku kepentingan lain seperti NGO (Non-Goverment Organization) dan lembaga-lembaga penggiat pemilu, karena mereka dapat memberikan perspektif yang mungkin terlewat oleh kaca mata kita sebagai penyelenggara pemilu,” sambung Hadar.

Selain meminta pendapat pihak lain, Hadar meminta jajaran KPU untuk melakukan evaluasi ke dalam. “Kita bisa juga melakukan survey kepada para pelaksana di lapangan, sehingga kita mendapatkan gambaran dari para aparat tersebut mengenai aturan dan kinerja kita selama menyelenggarakan pemilu,” pungkasnya. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Pesan Perjuangan Ketua Umum



Guests Online

Kami memiliki 60 tamu dan tidak ada anggota online